Updateberitatv.com Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Citeureup menuai sorotan. Kegiatan yang seharusnya menjadi ruang partisipasi publik dan transparansi perencanaan pembangunan justru dinilai sarat kejanggalan dan minim etika terhadap insan pers.
Berdasarkan pantauan di lokasi, jumlah undangan dan peserta yang hadir tercatat 49 orang, terdiri dari unsur pemerintah, lembaga, dan awak media. Namun ironisnya, fasilitas konsumsi dan akomodasi hanya disediakan untuk sekitar 20 orang. Selebihnya, termasuk sejumlah wartawan, tidak mendapatkan hak yang sama meski hadir secara resmi memenuhi undangan.
Apakah Musrenbang hanya dijadikan ajang formalitas dan seremonial belaka?
“Di awal kegiatan, wartawan dibutuhkan untuk publikasi. Tapi setelah itu, keberadaan pers seperti diabaikan. Ini bukan sekadar soal konsumsi, tapi soal penghargaan terhadap peran kontrol sosial,” ujar salah satu jurnalis yang hadir.
Lebih jauh, kondisi tersebut memperkuat kesan bahwa Musrenbang hanya menjadi ajang kepentingan segelintir pihak, bukan forum aspirasi masyarakat secara utuh. Padahal, Musrenbang memiliki mandat strategis dalam menjaring usulan pembangunan dari bawah, sekaligus memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak kecamatan, termasuk kepada PLT Camat Citeureup, terkait ketidaksesuaian jumlah peserta dan fasilitas yang disediakan. Namun hingga rilis ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik, khususnya untuk kebutuhan pemberitaan.
Praktik seperti ini dinilai berpotensi mencederai prinsip keterbukaan informasi publik serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan.
Aktivis pemerhati kebijakan publik menilai, apabila Musrenbang hanya dijalankan sebagai rutinitas tanpa penghormatan pada partisipasi dan transparansi, maka substansi pembangunan akan kehilangan arah.
Masyarakat dan insan pers berharap Pemerintah Kecamatan Citeureup segera memberikan klarifikasi terbuka, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh agar Musrenbang ke depan benar-benar menjadi forum aspiratif, bukan sekadar ajang “manfaat” bagi pihak tertentu. Redd
